Kemdikbud Keluarkan Data Terbaru Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyampaikan data terbaru jumlah sekolah pelaksana kurikulum 2013, di Kantor Kemdikbud, Senin (6/05). Dari data tersebut diketahui, terdapat pengurangan baik dari jumlah sekolah, guru, maupun siswa. “Kita kurangi besar kendaraan yang akan ditumpangi, ilustrasinya seperti itu. Untuk itu, harus kita matangkan dan mantapkan betul. Jangan sampai kita tidak realistis dalam arti tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal,” jelasnya pagi ini (6/05), di ruang kerjanya, usai sidak UN SD.

Menteri Nuh mengatakan, penetapan jumlah sekolah pelaksana tersebut tidak serta merta hanya pertimbangan akademik. Ada pertimbangan-pertimbangan eksternal yang diikutkan, yaitu variabel kesiapan. Salah satu kriteria sekolah yang diprioritaskan untuk menjalankan kurikulum ini adalah sekolah eks-RSBI dan sekolah dengan akreditasi A. “Sekolah itu variabelnya lebar, dan orang ingin mendapatkan rasio keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, kita rumuskan variabel kesiapan,” katanya.

Untuk sekolah dasar, kurikulum 2013 akan dijalankan di 2.598 sekolah, oleh 15.629 guru, dan 341.630 siswa. Untuk SMP, dijalankan di 1.521 sekolah, 27.403 guru, dan 342.712 siswa. Untuk SMA, dijalankan di 1.270 sekolah, 5.979 guru, dan 335.940 siswa. Dan untuk SMK, dijalankan di 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 siswa. Total keseluruhan pelaksana kurikulum 2013 adalah 6.410 sekolah, 56.113 guru, dan 1.535.065 siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nuh juga menyampaikan jumlah sekolah pelaksana di beberapa daerah. Daerah-daerah tersebut adalah, DI Aceh 132 sekolah, Bali 203 sekolah, Jawa Tengah 881 sekolah, Jawa Barat 887, Jawa Timur 1053, Sumatera Utara 263, Banten 225 sekolah, DIY 146 sekolah, dan Jakarta 250 sekolah.

Mendikbud menjelaskan, pengumpulan data jumlah sekolah, siswa dan guru menggunakan beberapa instrumen. Data-data siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis siswa. Sedangkan guru dan sekolah dengan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pemilihan sekolah, kata Mendikbud, juga mempertimbangkan jarak lokasi dari bandar udara terdekat. Karena proses distribusi logistik mempunyai peran besar dalam menjamin pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, basis pemilihan sekolah pun tidak lagi berbasis kabupaten/kota, melainkan berbasis provinsi. Jadi dimungkinkan tidak semua kabupaten kota ada (sekolah pelaksana kurikulum 2013 – red),” tuturnya.

Kemdikbud sendiri telah memiliki sistem yang bisa melihat lokasi sekolah, yang telah diintegrasikan dengan sistem google earth. “Kita sudah punya sistem monitoring di monitoring room. Kita tau dimana lokasi sekolah, berapa jarak dari bandara, itu untuk mempertimbangkan distribusi logistik. Kita sudah sensus koordinat sekolahnya berapa,” jelasnya. (AR)

Rektor PTN Jamin Pemindaian Lembar Jawaban UN Tak Rugikan Siswa

 

 

Jakarta--Walaupun banyak yang mengeluhkan kualitas lembar jawaban UN  tidak baik, tipis  dan hasilnya bisa merugikan siswa namun   sinyalemen tersebut terbantahkan oleh sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjamin pemindaian lembar jawaban ujian nasional (LJUN) akan dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga tidak merugikan siswa. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (Raker) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Komisi X DPR pada Jumat, (26/4).

Dalam RDP tersebut, Mendikbud Mohammad Nuh didampingi Wamendikbud bidang pendidikan, Musliar Kasim, Wamendikbud bidang kebudayaan, Wiendu Nuryanti, para pejabat eselon 1 Kemdikbud, serta beberapa rektor PTN. Hadir di antaranya Rektor Universitas Haluoleo, Usman Rianse, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bejo Suyanto, dan Rektor Universitas Negeri Semarang.

Tipisnya kertas LJUN membuat kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR, terhadap proses pemindaian. Dikhawatirkan, masalah teknis dalam pemindaian bisa merugikan siswa. Namun hal tersebut dibantah para rektor PTN yang hadir.

Rektor Universitas Haluoleo, Usman Rianse, menyatakan, masyarakat tak perlu khawatir proses pemindaian atas LJUN bakal merugikan peserta UN. "Perlu saya sampaikan bahwa apa yang dikawatirkan masyarakat tentang naskah LJUN yang tipis dan fotokopi, itu memang dengan scan normal, akan ngadat, tapi dengan sistim scan image tidak ada masalah, baik yang fotokopi maupun tipis," jelasnya. Ia menambahkan, saat ini pemindaian di Kendari, sudah mencapai 47-persen.

Sementara Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rochmat Wahab, menambahkan, banyak kalangan beranggapan pelibatan PTN dalam pengawasan UN sebagai respon atas ketidakpercayaan pemerintah pada pihak sekolah. Namun Rochmat menilai anggapan itu tidak tepat karena keterlibatan PTN untuk membantu siswa peserta UN.

"Justru kehadiran PTN menyelamatkan siswa agar tidak dirugikan. Karena dulu kalau LJUN tidak terbaca pemindaian ya sudah, sekarang pemindaian dilakukan dengan teliti, kalau ada yang tidak terbaca akan dicek kembali, mungkin ada yang kurang hitam atau rusak saat menghitamkan," jelasnya. Ia menuturkan, UNY telah berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud dalam melakukan image scanner.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto. Ia mengatakan, secara umum pembagian LJUN di wilayah Jakarta tidak memiliki kendala ketika dilakukan pemindaian. "Kami menangani 27 rayon dan selama ujian berlangsung memang ada keluhan dengan lembar jawaban namun sampai hari ini tidak ada masalah dengan pemindaian," ujarnya. Peran serta PTN dalam pemindaian LJUN diharapkan berjalan dengan baik dan lancar sehingga jadwal pengumuman hasil UN pun bisa tepat waktu tandasnya. 

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1288